Media Israel, KAN, melaporkan Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang mengirim Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke Jalur Gaza, Palestina. Laporan tersebut disampaikan pada Senin (9/2).
Menurut laporan KAN yang dikutip Jerusalem Post, pasukan Indonesia disebut dapat mulai berada di Gaza dalam beberapa pekan ke depan. Waktu tersebut bertepatan dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan perdana negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington pada 19 Februari mendatang.
Sebelumnya, pada November tahun lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat untuk membentuk BoP dan memberikan izin pengerahan pasukan ISF.
Melalui resolusi tersebut, BoP memiliki kewenangan membentuk serta mengerahkan ISF di bawah komando badan tersebut. BoP juga diberi mandat untuk memerintah Gaza hingga akhir 2027, sekaligus mengoordinasikan upaya rekonstruksi di wilayah tersebut.
Jerusalem Post melaporkan, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang akan mengirim pasukan ISF bersama Uni Emirat Arab, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan sejumlah negara lainnya.
Pasukan ISF, termasuk dari Indonesia, dilaporkan tidak akan dikerahkan untuk berkonfrontasi ataupun melucuti senjata Hamas. Tugas utama ISF adalah menjaga serta mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, termasuk kemungkinan menangani pengawasan wilayah perbatasan.
Sebagai contoh, pasukan Indonesia disebut berpotensi ditempatkan untuk mengawasi garis perbatasan di wilayah Khan Yunis dan Rafah, Gaza selatan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada negara yang secara resmi mengonfirmasi jadwal pengiriman pasukan ke Gaza.
Berdasarkan laporan KAN, pasukan Indonesia diperkirakan mulai mendarat di Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington pada 19 Februari mendatang. Namun, Prabowo belum memastikan kehadirannya dalam pertemuan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl, menyatakan Indonesia telah menerima undangan pertemuan BoP tersebut.
“Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mensesneg, Indonesia telah menerima undangan tersebut dan masih dalam pertimbangan Bapak Presiden,” ujar Nabyl kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/4).
Sementara itu, CNNIndonesia.com juga telah meminta konfirmasi kepada Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait terkait rencana pengiriman pasukan ke Gaza. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan BoP ke wilayah konflik seperti Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI–Polri bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).
Menurut Maruli, proses koordinasi terkait penugasan pasukan masih terus berlangsung. Penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza.
“Itu masih terus berjalan. Kami menunggu hasil koordinasi dari pihak yang mengoordinasikan di Gaza, lalu diteruskan ke Mabes TNI dan Mabes AD terkait kebutuhan personel,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah personel yang disiapkan masih bersifat estimasi dan belum final. Kekuatan pasukan yang disiapkan bisa mencapai satu brigade.
“Bisa satu brigade, sekitar 5.000 sampai 8.000 personel. Tapi semuanya masih dalam proses negosiasi dan belum ada kepastian angka,” kata Maruli.
Maruli juga menegaskan hingga kini belum dapat memastikan kapan pengiriman pasukan akan dilakukan.
