Uni Eropa mendesak Israel membatalkan keputusan terkait proses pendaftaran tanah di wilayah Tepi Barat setelah pemerintah Israel menyetujui langkah yang dinilai dapat menjadikan sebagian besar wilayah tersebut sebagai tanah milik negara.
Dalam pernyataan resminya, Uni Eropa memperingatkan kebijakan itu sebagai “eskalasi baru” dalam konflik kawasan. Juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa, Anouar El Anouni, menyebut langkah tersebut memperluas kendali Israel atas wilayah pendudukan.
Ia menegaskan bahwa aneksasi merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional dan meminta pemerintah Israel segera mencabut keputusan tersebut.
Kecaman juga datang dari sejumlah negara Arab. Mesir, Qatar, dan Yordania menilai kebijakan itu sebagai perebutan tanah berskala besar yang berpotensi mempercepat aneksasi wilayah Palestina.
Otoritas Palestina pun menyerukan intervensi internasional guna mencegah dimulainya proses aneksasi secara de facto yang dinilai akan melemahkan fondasi negara Palestina.
Laporan lembaga penyiaran publik Israel menyebut langkah pengambilalihan tanah ini merupakan yang pertama sejak Israel menduduki Tepi Barat pada 1967. Media Israel juga melaporkan proses tersebut akan difokuskan pada Area C, wilayah yang mencakup sekitar 60 persen Tepi Barat dan berada di bawah kendali keamanan militer Israel.
Tepi Barat selama ini dipandang sebagai wilayah kunci bagi pembentukan negara Palestina. Namun berbagai kebijakan terbaru dinilai berpotensi mengubah status kawasan tersebut.
Pekan lalu, kabinet keamanan Israel menyetujui sejumlah kebijakan yang didukung menteri sayap kanan untuk memperketat kontrol atas wilayah yang sebagian dikelola Otoritas Palestina berdasarkan Perjanjian Oslo sejak 1990-an.
Di antaranya termasuk mengizinkan warga Israel Yahudi membeli tanah secara langsung di Tepi Barat serta memberi otoritas Israel kewenangan mengelola beberapa situs keagamaan di wilayah yang berada di bawah administrasi Otoritas Palestina.
