BARRU — Pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (OPLAH) di Kabupaten Barru mendapat sorotan kritis dari Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Komunitas Masyarakat Pemerhati Anti Korupsi (KOMPAK) Koordinator daerah (KORDA) Wilayah 2 Sulawesi Selatan.
Program nasional yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani tersebut dinilai belum berjalan optimal di tingkat tapak.
Korda YBH KOMPAK Wilayah 2 Sulsel, Arisman, menyatakan bahwa meskipun konsep dasar OPLAH sangat positif untuk mendongkrak produktivitas pertanian, realisasi di lapangan justru memicu mengecewakan sejumlah kelompok tani.
”Berdasarkan hasil investigasi lapangan, kami telah menemukan setidaknya lima titik atau kelompok tani yang mengeluhkan sarana pendukung OPLAH tahun anggaran 2025, khususnya terkait infrastruktur pompa air dan sumur bor,” ujar Arisman saat ditemui di Warkop Hyuna, Barru, Minggu (26/7/2026) malam.
Menurut Arisman, fasilitas pendukung yang dikhususkan seharusnya menjadi solusi atas kendala pengairan. Namun dalam praktiknya, bantuan teknis tersebut diduga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani penerima manfaat.
Atas temuan tersebut, YBH KOMPAK mendesak instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program OPLAH di Kabupaten Barru.
Pihaknya berharap pemerintah tidak hanya mengejar target administratif atau sekadar menggugurkan kewajiban program nasional.
Harapan kami, program OPLAH ke depan benar-benar fokus pada kemanfaatan nyata bagi petani, bukan sekadar formalitas penyampaian bantuan, tegasnya.
